Jakarta. Siapa tidak kenal kesederhanaan seorang Hidayat Nur Wahid?
bukan hanya bersahaja, Hidayat Nur Wahid, alumni Pondok Modern
Darussalam Gontor dan doktor lulusan Universitas Islam Madinah, dikenal
sangat gigih dalam memperjuangkan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Sedikit kisah tentang Hidayat Nur Wahid, suami dari
Kastian Indriati (almh) dan dr. Diana Abbas Thalib, serta ayah dari 6
putra-putri ini, adalah sebagai berikut.
Pria kelahiran Klaten,
Jawa Tengah, 54 tahun lalu, M. Hidayat Nur Wahid memberikan warna
tersendiri saat memimpin lembaga tinggi Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia (MPR RI) pada periode masa bakti tahun 2004 hingga
2009. Kesederhaanan, kelugasan dan pergaulannya yang luas baik di dalam
maupun di luar negeri telah membuat lembaga MPR tetap bergengsi meski
tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara.
Hidayat Nur Wahid
terpilih kembali menjadi anggota DPRRI periode 2009-2014. Setelah
setengah periode Fraksi PKS dipimpin oleh Mustafa Kamal, Fraksi PKS
kemudian dipimpin oleh Hidayat Nur Wahid. Ia memimpin Fraksi PKS dalam
memberikan argumentasi tentang masih banyaknya cara untuk menutup
kekurangan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2013
lalu, tanpa harus menaikkan harga.
Perjuangan Fraksi PKS memang
kandas karena kalah suara. Namun rakyat mencatat Fraksi PKS telah dua
kali menolak penghapusan subsidi yang berakibat pada kenaikan harga
bahan pokok lainnya, dan ujung-ujungnya membuat rakyat makin sengsara.
Sementara Hidayat Nur Wahid bersama FPKS menilai, masih banyak
sumberdaya kita yang tidak tergarap optimal, masih banyak lobang
kebocoran keuangan negara atau korupsi dan tidak jelasnya road map
konversi energi dengan energi terbarukan yang digagas pemerintah.
Melalui
daerah pemilihan DKI Jakarta 2 (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar
Negeri) Hidayat Nur Wahid terpilih kembali sebagai anggota DPR RI.
Selanjutnya takdir menentukan bahwa Hidayat harus sekali lagi mengabdi
sebagai pimpinan MPR setelah terpilih secara musyawarah lewat pemungutan
suara untuk mencapai mufakat pada Rabu dinihari (8/10). (abr/dakwatuna)